 |
| Ilustrasi Pemotongan Dana Bansos BLT | Foto : Media Cirebon |
Media Cirebon - Terungkap bahwa kronologi terkait dengan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) BLT di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dimulai dari keluhan warga.
Setelah mencairkan dana bansos di salah satu penyalur, warga di salah satu desa mengeluhkan dugaan adanya pemotongan karena jumlah yang mereka terima tidak sama dengan jumlah yang seharusnya mereka terima. Hal yang sama juga terjadi di Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Setelah menemukan temuan terkait potongan dana bansos, Kepala Desa Mundu Mesigit, Saripudin segera melakukan pemeriksaan dan beberapa warga juga melaporkan hal tersebut ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.
Pertama-tama, ada 55 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengeluhkan bahwa jumlah uang yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum. Setelah dicek oleh pemerintah desa, ternyata ada lebih dari 100 KPM yang mengalami hal yang sama.
"Uang yang ternyata berkurang tersebut sebesar Rp 300 ribu per KPM. Setelah diinvestigasi, ternyata masalah ini juga terjadi di 7 desa lainnya," kata Saripudin.
Tentu saja, pihak yang bersangkutan sangat menyayangkan adanya potongan dana BLT yang seharusnya diterima utuh oleh warga.
"Saat itu kejadian di desa tetangga, kemudian langsung melapor ke Dinas Sosial. Setelah kami mengecek penerima di Mundu Mesigit, ternyata benar ada perbedaan antara nilai yang muncul di barcode dengan nilai di undangan," terang Saripudin.
"Kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Alhamdulillah, kejadian ini direspon dengan cepat," ujar Saripudin kepada wartawan.
Jika ditotal, dari 7 desa tersebut, paling tidak ada lebih dari seribu KPM yang uangnya disunat. Jumlah tersebut hanya perkiraan saat ini, dan angka tersebut masih sedang dalami oleh pihak kepolisian.
Menurut Saripudin, pihak penyalur sudah mengirimkan undangan kembali terkait pencairan selisih angka sebesar Rp300 ribu. Namun undangan tersebut masih ditahan sementara karena saat ini masih dalam proses di penegak hukum.
"Kami, sebagai pemimpin masyarakat (KUWU) di desa ini, ingin agar oknum-oknum yang bersangkutan jera. Sehingga ketika mereka mengirimkan undangan untuk mencairkan selisih uang sebesar Rp300 ribu, kami menahan dulu sampai prosesnya jelas," tandas Saripudin.
Seperti yang diketahui, bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Kemensos untuk warga di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, diduga dipotong oleh oknum penyalur. Jumlah yang dipotong cukup besar, sebesar Rp300 ribu.
Bupati Cirebon, Imron MAg, langsung meminta agar proses hukum dijalankan. Imron menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait pemotongan bantuan sosial yang terjadi.
Menurut bupati, tindakan pemotongan bansos ini harus ditindaklanjuti dan pelakunya harus diproses hukum.
"Saya sudah mendapatkan informasi tentang hal ini. Sekarang saya meminta agar tindakan ini diproses hukum. Pelakunya harus dipertanggungjawabkan karena tidak dibenarkan melakukan pemotongan bansos," kata Imron dalam wawancara dengan awak media.
Imron menjelaskan bahwa dugaan pemotongan bansos BLT dilakukan oleh pihak penyalur yang ditunjuk oleh Kemensos. Artinya, lanjut bupati, tidak dilakukan oleh dinas terkait di lingkup Pemkab Cirebon.
"Jadi, dugaan pemotongan tersebut bukan dilakukan oleh dinas, tapi diduga dilakukan oleh penyalur. Saya akan meminta klarifikasi dari pihak terkait agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kadinsos Kabupaten Cirebon, dr Dwi Sudarni, menyatakan bahwa informasi terkait pemotongan bantuan sosial tersebut pertama kali didapat dari keluarga penerima manfaat yang kaget ketika mengetahui adanya perbedaan antara barcode dan jumlah uang yang terdapat dalam amplop.
"Jadi, uang yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) seharusnya berisi Rp1,5 juta. Namun, ketika di-scan barcode, ternyata nilainya adalah Rp1,8 juta. Jadi, ada selisih sebesar Rp300 ribu yang hilang," terang dr Dwi kepada Media.
Bantuan tersebut berasal dari akumulasi bantuan PKH, BLT BBM, dan Sembako. Dwi menjelaskan bahwa laporan tersebut diterima dari beberapa desa di Kecamatan Mundu.
Menurut Dwi, saat ini persoalan ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum melalui proses monitoring dan pendalaman yang sedang dilakukan.
"Jadi, seluruh proses penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh PT Pos. Bukan hanya kali ini saja, tapi banyak penyaluran bansos yang dilakukan melalui PT Pos. Data yang diterima juga langsung dari Kemensos ke PT Pos. Kami tidak memiliki data by name by address yang detail," katanya.
Menurut Dwi, ada lebih dari 100 laporan terkait pemotongan bansos blt dengan estimasi jumlah sekitar Rp265 juta. Angka tersebut, kata Dwi, masih merupakan perkiraan saja.
"Kami belum memiliki angka yang pasti. Namun, dari lebih dari 100 laporan yang masuk, jumlah yang diduga terpotong sekitar Rp265 juta," tandas Dwi.
Sampai saat ini, kasus pemotongan dana bansos di Kecamatan Mundu masih dalam tahap penyelidikan di Polres Cirebon Kota. (Dedi)
